Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Sociological Jurisprudence
Wacana perubahan norma hukum kepailitan Indonesia yang berlaku tampaknya terus bergulir. Sejak pandemi covid-19, isu ini menghiasi media, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD). Meningkatnya permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta persoalan moral hazard menjadi faktor pendorong serta pemberlakuan moratorium. Dalam FGD di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hadi Subhan menyampaikan bahwa UU No.37 […]